Saturday, November 7, 2015

Informasi Tentang Izin Mendirikan Bangunan

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta bakal tingkatkan service pada orang-orang terutama di bagian service perizinan terutama Izin Membangun Bangunan (IMB) lewat system service satu atap.

Jenis service satu atap ini bakal dikerjakan di tingkat kotamadya yaitu di kantor Wali Kota. Bersama system service satu atap dipercaya bakal memudahkan orang-orang mengatur perizinan.

Pengurusan IMB berlaku untuk segala bangunan yang bakal dibangun. Untuk memperoleh IMB, orang-orang (pemohon) harus ajukan permintaan dengan cara tercatat pada Gubernur dalam hal semacam ini Kepala Dinas lewat Suku Dinas/Seksi PPK Kecamatan bersama isi formulir yang ada & menyertakan kriteria yangtelah ditetapkan bergantung dari kateogri bangunan yang bakal dibangun.

Saat penyelesaian permintaan IMB mulai sejak diterimanya permintaan yang sudah penuhi kriteria & sudah membayar retribusi merupakan untuk bangunan tempat tinggal/bangun-bangunan, paling lambat 25 hari kerja.

Lalu untuk bangunan bukanlah tempat tinggal, paling lambat 35 hari kerja, & untuk bangunan bukanlah tempat tinggal bersama persyaratan ketinggian & pemakaian spesifik, paling lambat 60 hari kerja.

Saat penyelesaian permintaan IMB itu tak berlaku, jika hasil riset tehnis dari permintaan masih tetap membutuhkan perbaikan & atau penyempurnaan sesudah ada pemberitahuan dengan cara tercatat dari Dinas/Suku Dinas.

Service satu atap itu adalah langkah Pemprov DKI Jakarta untuk selalu tingkatkan mutu service perizinan terutama untuk bangunan. Pada awal mulanya, usaha penambahan kualitas service pada orang-orang Jakarta di bagian perizinan bangunan oleh oleh Pemprov DKI Jakarta lewat Dinas Pengawasan & Penertiban Bangunan (P2B) memperoleh animo cukup tinggi dari dunia internasional.
Hal semacam ini dapat dibuktikan bersama dicapainya penghargaan Sertifikat Manajemen Kualitas ISO 9001 : 2008 dari tubuh sertifikasi ISO yang berkantor pusat di German, PT Tuv Nord pada Dinas P2B DKI Jakarta.

Pernyataan internasional ini diberikan juga sebagai penghargaan lantaran service perizinan pembangunan yang dikerjakan menjadi kian baik & transparan.

Terkecuali mengaplikasikan ISO 9001 : 2008, Dinas P2B tengah meningkatkan diri juga sebagai instansi inspeksi bersama mengaplikasikan ISO 17020 : 1998. Hingga cara & standard pengawasan atau inspeksi bangunan dikerjakan dengan cara komprehensif bersama mutu yang bisa dipertanggungjawabkan.

Bukan sekedar itu, dalam usaha penambahan service orang-orang, Dinas P2B pun telah mulai meniti sebagian service yang memakai tehnologi info. Seperti, service izin membangun bangunan (IMB) di wlayah Jakarta Utara jadi proyek percontohan dalam bangun system service yang berbasis situs sampai tingkat kecamatan.

Diluar itu, waktu ini jua sudah di bangun situs service sidang Tim Penasehat Tehnis Arsitektur Perkotaan & Bangunan (TPTAPB) yang mempermudah orang-orang untuk terhubung beragam info yang berkenaan bersama sistem konsultasi penilaian gagasan bangunan.

Friday, October 16, 2015

Beberapa Lokasi Paling Banyak Penyalahgunaan Peruntukan Bangunan di Jakarta Selatan



Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi mengaku banyak bangunan di Jakarta Selatan yang salah peruntukan. Bangunan-bangunan itu menyebar di sebagian lokasi di Jakarta Selatan.

" Terdapat banyak lokasi ya yang banyak, Antasari, Senopati, Kemang, itu banyak. Melawai pun ada, " kata Tri di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Jumat (14/8/2015).

Menurutnya, sekarang ini jajarannya tengah mendata bangunan-bangunan itu. Karena, sejauh ini belum mempunyai data itu.

" Sepanjang ini belum didata, jadi masihlah baru kami data dahulu untuk jumlah & kawasannya. Mesti dicek lapangan. Dengan cara tehnis pengerjaannya belum dapat di jelaskan, " kata eks Wakil Wali Kota Jakarta Utara ini. (Baca : Ini Argumen Wali Kota Jakarta Selatan Ingin Legalkan Bangunan Salah Peruntukan)

Sekarang ini, lanjut dia, lantaran belum berizin, jadi kadang waktu retribusi malah ditarik dengan cara liar oleh oknum-oknum. Hingga, legalisasi pun bermakna melakukan perbaikan izin dari beberapa tempat usaha yang telah telanjur berdiri itu.

" Saat ini mereka kasihan tidak ada izinnya, jadi mungkin saja dipalak sama oknum-oknum. Itu yang tidak kita mau. Pemda tidak bisa apa-apa, jadi larinya ke oknum-oknum, " kata Tri.

Nantinya, tutur dia, tak segala rumah di lokasi spesifik dilegalkan juga sebagai tempat usaha, namun bakal dibatasi.

Sebagai info, sementara pelantikan Tri, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pernah menyoroti banyak penyalahgunaan peruntukan bangunan di Jakarta Selatan.

Basuki menyebutkan penyalahgunaan peruntukan portal bangunan menjadi pekerjaan yang perlu dikerjakan oleh Tri.

" Saya simak di Jakarta Selatan itu ada banyak rumah-rumah yang peruntukannya beralih, & digunakan untuk usaha salon, spa, restoran & lain-lain. Tolong di cek lagi izinnya & ditindak, " kata pria yang disapa Ahok itu.